Komisi VI Nilai Kesiapan ID Food Hadapi Ramadan Sangat Normatif

06-04-2022 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI meninjau kesiapan Holding ID Food saat menghadapi puasa dan Lebaran, di PT Pabrik Gula Rajawali II (PG Jatitujuh), Desa Sumber, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, Selasa (5/4/2022). Foto: Dipa/Man

 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal menilai kesiapan Holding ID Food atau Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) saat memasuki bulan Ramadan dan menjelang Lebaran sangat normative, di antaranya menyiapkan sapi sebanyak 3000 ekor. Hekal berharap kehadiran manajemen RNI yang baru, ditambah dengan diangkatnya Dirut RNI Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) dapat memberikan solusi. Namun faktanya, saat ini RNI sendiri belum sepenuhnya fokus kepada industri gula.

 

Demikian disampaikan Hekal saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI meninjau kesiapan Holding ID Food saat menghadapi puasa dan Lebaran, di PT Pabrik Gula Rajawali II (PG Jatitujuh), Desa Sumber, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, Selasa (5/4/2022). Turut hadir Eselon I Kementerian BUMN, Direktur Utama PT RNI (Persero), dan Direksi PT PG Rajawali II Unit Jatitujuh beserta jajarannya.

 

“Kita melihat jajaran manajemen Rajawali Nusantara Indonesia yang baru, mudah-mudahan bisa melakukan pembenahan dengan cepat. Melihat hal ini, bersamaan dengan bulan puasa, kita tidak ingin ada kejadian atau kasus seperti (kelangkaan dan mahalnya) minyak goreng (seperti) kemarin. Jangan sampai nanti ada kelangkaan gula, karena hari ini kita sudah datang dan melihat pabrik gulanya,” tegas Hekal.


Politisi Partai Gerindra itu menilai adanya masalah lahan tebu di PG Jatitujuh yang perlu diselesaikan. Ia pun ingin satu per satu bisa masalah bisa diselesaikan dengan cepat. “Nampaknya di sini juga masih menyelesaikan masalah lahan. Selain itu, kita juga perlu tingkatkan kinerja daripada hasil tanam tebunya. Melihat fokus dari RNI ini kan pada industri gula. Intinya, masalah lahan menjadi PR yang berat dan kita kasih kesempatan pada dirut yang baru untuk segera menyelesaikan masalah ini,” tutur Hekal.

 

Hekal berharap DPR dan mitra kerja dapat bersinergi dengan baik. Ia ingin terus mengawal dengan tujuan yang dapat disepakati bersama, seperti target hingga pemasukan yang transparan. “Kiranya, PT RNI perlu transparan dalam mengambil tindakan. Ibaratnya, seperti kita mau mendarat di seberang sana, tentunya kita ukur jaraknya berapa, kekuatan anginnya berapa, perlu bahan bakar berapa. Nah, kalau mereka tidak menerangkan hal ini saat Rapat Dengar Pendapat (RDP), bagaimana kita bisa tahu apa yang mereka butuhkan. Intinya, kita terus kawal dengan tujuan yang harus disepakati bersama, bukan sepihak,” tutup Hekal. (dip/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...